Tentang Pernyataan Tokoh Lintas Agama

Sembilan tokoh lintas Agama hari Senin 10 Januari lalu menyerukan untuk melawan terhadap kebohongan Pemerintah. Pernyataan ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari Peringatan Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember yang lalu Sayang, pernyataan dan seruan yang tulus demi untuk kepentingan negara dan bangsa ini, justru ditanggapi negative oleh Pemerintah, oleh staf khusus Presiden SBY maupun “ tokoh” Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang semakin hari semakin memuakkan itu. Sementara para pakar politik dari UI, juga menanggapi seruan para tokoh Agama ini dengan serius. Presiden SBY pun dikabarkan menaggapi seruan itu dengan serius pula. Sembilan Tokoh Agama Serukan Lawan Kebohongan Pemerintah Para tokoh lintas Agama mulai merasa gerah terhadap kebohongan Pemerintah. Mereka berjanji mengajak umat untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Janji ini terungkap dalam Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan di kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/1). Din Syamsudin Ketua PP Muhammadiah Sembilan pemuka agama hadir dalam acara itu adalah Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Pendeta D Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno, dan Romo Benny Susetyo. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengungkapkan dirinya merasa miris dengan kondisi negeri ini. Pemerintah tidak dapat mengaplikasikan konstitusi Negara untuk berpihak kepada masyarakat miskin. “Dalam pembangunan Pemerintah tidak memanfaatkan konstitusi untuk membantu masyarakat miskin. Politik ekonomi tidak berpihak kepada rakyat miskin. Akibatnya Negeri ini rapuh secara politik, ekonomi, maupun hukum. Pemimpinnya dikelilingi oleh masyarakat miskin,” tegasnya. Dikatakan, selama ini Pemerintah hanya melakukan pengelolaan kebijakan yang berpihak pada kepentingannya. Pengelolaan kebijakan inilah yang dimaksud sebagai kebohongan oleh Syafii Maarif. Pernyataan ini diamini oleh delapan pemuka agama lainnya. Pendeta D Situmorang mengungkapkan ia akan mengajak umatnya untuk memerangi kebohongan ini. Ajakan ini merupakan peran yang sesuai selaku pemuka agama. “Kami setuju dengan misi ini. Makanya kami akan berikan kontribusi sesuai dengan peran kami. Kami adalah pemuka umat, makanya kami ajak umat,” jelasnya. Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Franz Magnis Suseno mengingatkan setiap pemuka agama memiliki cara perlawanan yang berbeda. Ia sepakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden SBY. Istana: Tokoh Agama dan Publik Jangan Munafik Istana Negara Menanggapi tudingan para tokoh agama yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbohong, pihak Istana balik meminta kemunafikan semua elemen bangsa dihentikan. Staf Khusus Kepresidenan Daniel Sparringa meminta agar kemunafikan yang sudah menyebar di mana-mana dihentikan. “Hentikan hipokrasi. Ada kemunafikan yang meluas di mana-mana. Kita mengatakan bohong, tapi ternyata jauh dari kenyataan. Hipokrasi harus dihentikan dan digantikan dengan dengan kerja nyata. Hentikan kebohongan dan kemunafikan,” kata Daniel dalam diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (15/1/2011). Ruhut Sitompul: Tak Beretika Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul turut menanggapi pernyataan tentang 18 kebohongan pemerintahan SBY yang diungkapkan para pemuka agama. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menilai ungkapan sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru sebagai ungkapan yang tidak mendasar. “Hasil pertemuan tokoh lintas agama itu, menciptakan kegamangan di tengah masyarakat Indonesia,” kata Ruhut, siang ini. “Rasanya, tak pantas hal seperti itu keluar dari mulut pemuka Agama yang menjadi panutan masyarakat,” ungkapnya. Ruhut menganggap yang diserukan tokoh lintas agama tak memiliki fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia berharap tokoh-tokoh agama tidak memancing keresahan masyarakat. Kritik Tokoh Agama Dari Hati, Tak Ada Motif Politik Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, kritik keras tokoh lintas agama terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluar dari hati nurani, bukan didasari kepentingan tertentu. “Saya yakin bahwa pendapat lintas agama tentang pemerintah, negara, dan rakyat, sepenuhnya keluar dari hati nurani mereka,” kata Hasyim melalui pernyataan tertulis, Jumat (14/1). Presiden World Conference on Relegion for Peace (WCRP), itu mengaku mengenal masing- masing tokoh lintas Agama itu dan kepribadian mereka. “Mereka bukan orang-orang yang suka cari muka atau goyah mental dengan sharing jabatan, fasilitas, dan uang, atau orang yang khawatir kena black mail,” katanya. Jika mereka kini mengkiritik Pemerintah, kata pengasuh Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu, maka memang ada sesuatu yang dinilai salah dan harus dibenahi. Namun demikian, lanjutnya, pemerintah juga mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terkait penilaian negatif tokoh lintas agama tersebut. Wakil Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama Ray Rangkuti mengaku pernyataan para pemuka agama soal kebohongan pemerintah tidak ada motif politik. Namun, ujar Ray, pemuka agama kerap dituding negatif. “Agamawan ini jadi serba susah. Kalau tidak bicara apa yang dikatakan rakyat, kita dibilang melempem, tapi kalau mereka bicara apa yang dirasakan rakyat kok dikatakan berpolitik. Saya yakin mereka tidak memiliki ambisi politik apapun,” tegas Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (15/1/2011). Ia meminta agar para pemuka Agama yang mengkritik pemerintah tersebut tidak dicap negatif, apalagi sampai dinilai menambah keriuhan politik. “Suara publik itulah yang ditangkap para pemuka agama itu. Tidak perlulah dibalik-balik, pernyataan tokoh agama itu sebagai tindakan politik, tidak bermartabat, tidak etis. Bahkan, sekarang mulai diintrodusir bahwa kaum agamawan malah menambah keributan,” jelas Ray. Ray menegaskan, kritik para tokoh lintas agama sebenarnya tidak secara spesifik dialamatkan kepada pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Pernyataan kebohongan tidak tertuju kepada pemerintah, meskipun sorotannya kepada Presiden SBY. Karena sistem negara kita presidensial, semua keputusannya ada di presiden dan pelaksanaannya ada di tangan beliau,” katanya. Protes Tokoh agama, Bisa Picu Revolusi Sosial Pakar pskologi politik UI Hamdi Muluk mengingatkan bahaya revolusi jika Pemerintah terus mengelak dituduh berbohong oleh para pemuka agama. Cara- cara mengelak dinilai tidak akan mempan menjinakkan reaksi masyarakat. Pakar psikologi politik UI Hamdi Muluk “Mekanisme seperti itu (defensif) tidak akan mempan. Sejarah sudah membuktikan, ada limitasi waktu. Bisa berbohong kepada semua orang sepanjang zaman. Tapi membohongi semua orang sepanjang zaman, no way. Ini yang dikuatirkan,” tegas Hamdi kepada INILAH.COM, seusai diskusi di Jakarta, Sabtu (15/1/2011). Protes publik yang merasa dibohongi, lanjut Hamdi, akan mengancam stabilitas negara. Pada gilirannya bisa melahirkan revolusi sosial yang ditandai dengan penjatuhan terhadap penguasa. “Lalu rakyat mengambil kesimpulan sendiri kalau Pemerintah bohong terus. Memang kesimpulan itu tidak selalu eksplisit, tapi dirasakan. Kalau sampai bentuknya eksplisit dan ada yang men-chanelling itu bisa melahirkan revolusi. Mereka turunkan Pemerintah yang sudah tidak dipercaya,” jelasnya. Situasi kritis semacam inilah, kata Hamdi, yang sangat dikhawatirkan terjadi. “Apa mau seperti itu. Kan tidak”. Kita tetap cinta bangsa ini. Pergolakan-pergolakan yang keras itu dalam sejarah kadang-kadang perlu, tapi lebih banyak memakan anaknya sendiri,” (maksudnya rakyat- pen) ucapnya. Pemerintah Berbohong agar Dianggap Benar Hamdi Muluk menilai upaya defensif pihak Istana terhadap tudingan kebohongan oleh para pemuka agama dinilai sebagai bentuk kebohongan lanjutan. Dengan menolak dianggap bohong, Hamdi menilai Istana justru menciptakan kebohongan baru yang berulang-ulang. “Sikap ngeles (membantah-red) pemerintah ini kan bisa seperti pepatah kebohongan yang berulang-ulang itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu bisa terjadi,” tandas Hamdi kepada INILAH.COM seusai diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (15/1/2011). Namun, lanjut Hamdi, kebohongan yang dibuat ada batasnya. Tidak bisa membohongi rakyat seterusnya. “Kan tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. SBY misalnya memproduksi kebenaran dari sebuah kebohongan,” tukasnya. Menurut Hamdi rakyat saat ini sudah melek politik, dan sulit dibohongi lagi. “Mereka selalu membuat perbandingan, melihat dengan kenyataan, mencoba menalar apa betul apa yang dikatakan. Kalau itu terus- terusan over dosisnya bisa tinggi. Masyarakat akan muak,” tandasnya. Tidak Aneh Presiden Marah Dibilang Berbohong Profesor Hamdi Muluk tidak merasa aneh jika Pemerintah marah disebut oleh banyak kalangan berbohong. “Itu bisa dimengerti. Tidak ada seorangpun di muka bumi ini yang mau dikatakan pembohong. Psikopat saja marah, bagaimana orang normal?”ucap Hamdi saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (15/1). Lebih lanjut, dalam diskusi tersebut, Hamdi juga menerangkan bahwa persoalan bohong adalah basis integritas dan moralitas seseorang yang juga menyangkut tuduhan terhadap karakter. Yang berbahaya, jika seseorang dituduh berbohong, maka orang yang kita tuduh justru akan selalu punya niat untuk berbohong dan melakukan memanipulasi. Presiden Serius Hadapi Tudingan Berbohong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta jajaran kabinet tampaknya sangat serius menanggapi pernyataan sejumlah pemuka Agama yang menuding pemerintahannya melakukan sejumlah kebohongan. Pasalnya, itu bisa membuat citra SBY menurun “Tudingan itu jelas akan berimbas langsung pada citra yang sudah dibangun oleh Presiden SBY selama ini. Implikasinya pada integritas Presiden,” ucap Staf Khusus Presiden Bidang Politik Daniel Sparingga. Daniel mengatakan bahwa delapan belas kebohongan yang diungkapkan oleh para pemuka Agama itu jelas suatu masalah yang serius dan memang harus direspons dengan cara yang berbeda. “Kami jelas akan menanggapi serius masalah ini. Kami tidak ingin ini menjadi memori publik,” tegasnya. 18 Kebohongan Pemerintahan SBY Inilah kebohongan-kebohongan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikakn LSM yang didukung oleh sembilan tokoh lintas Agama yang mendapat reakasi keras dari Istana, Aktivis dari berbagai LSM ikut bersuara mengkritik jalannya Pemerintah Presiden SBY di periode kedua kepemimpinannya. Para aktivis mencatat, ada 9 kebohongan lama dan kebohongan baru yang dilakukan SBY selama menjadi kepala negera. “Ada 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru yang dilakukan rezim SBY selama pemerintahannya,” ujar aktivis dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10/1/2011). Sembilan Kebohongan Lama: 1. Angka kemiskinan yang semakin meningkat, 2. Kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, 3. Ketahanan pangan dan energi yang gagal total, 4. Anggaran pendidikan yang terus menurun, 5. Pemberantasan teroris yang belu maksimal, 6. Penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya. 7. Kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, 8. Kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, NTB sebanyak 120 ribu ton 9. Freeport sampai tahun 2011 ini, tidak terlihat upaya signifikan untuk melakukan renegosiasi kontraknya. Sembilan Kebohongan Baru. 1. Tidak transparansi dalam menjalankan pemerintahan. “Untuk transparansi Pemerintahan kita mencatat SBY mengatakan dia menerima surat tertanggal 25 April dari Zoelick dan meminta Sri Mulyani bekerja di Bank Dunia pada 30 April. Nyatanya, yang terjadi beberapa pejabat di Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Sri Mulyani sesungguhnya dipaksa mengundurkan diri dan ditawarkan pekerjaan di Bank Dunia sebagai jalan keluar yang tidak mempermalukannya,” ungkap aktivis Stevanus Gusma. 2. Kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan SBY hanya angin lalu. Tak hanya kebebasan beragama, kebebasan pers juga hanya impian insan pers. “Untuk kebebasan beragama sepanjang tahun 2010 ini saja terjadi 33 kali penyerangan fisik atas nama Agama.” 3. Dan untuk kebebasan pers LBH Pers mencatat untuh tahun 2010 ini, ada 66 kasus fisik dan non fisik yang terjadi pada insan pers. Untuk yang tewas tercata 4 kasus,” jelas Riza Damanik. 4. Kasus pelecahan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri nyatanya tidak pernah menghasilkan solusi yang baik dikalangan pemerintah. Nasib TKI di dibiarkan terkatung-katung, 5.Pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak saat Kedaulatan NKRI terkait penangkapan 3 petugas KKP beberapa waktu lalu oleh polisi Malaysia. 6. Yang paling menyedihkan, 3 dari 9 kebohongan rezim SBY menyangkut penegakan hukum di Indonesia. Slogan siap memberantas korupsi hanya terlaksana 24 persen sepanjang tahun 2010. 7. “Kasus rekening gendut perwira Polri pemiliknya masih misteri, bahkan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan kasus ini sudah ditutup, sampai 2010 Juli kami mencatat ada 122 saksi/pelapor 8. Anti korupsi yang mendapat intimidasi dan kekerasan, juga dikriminalisasi. 9. Yang terakhir terkuaknya kasus plesiran tahanan Gayus Tambunan,” ungkap aktivis ICW Tama S Langkun. Suhu Politik Semakin Memanas Dengan adanya seruan dari para tokoh lintas Agama ini, yang menyerukan agar rakyat melakukan perlawanan terhadap 18 Kebohongan Pemerintah, ditambah dengan kasus Bank Century dan kasus Gayus Tambunan tersangka Mafia Pajak yang proses hukumnya tidak ada kemajuan, malah diusahakan diperlebar kemana- mana, maka suhu politik dalam negeri semakin memanas. Apalagi dengan telah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Interpelasi, yang diturunkan dari ¾ persen menjadi “hanya” 2/3 persen anggota DPR saja, maka Pemerintahan SBY- Boediono semakin “ketar-ketir” karena posisi DPR menjadi lebih kuat dan kemungkinan untuk dimakzulkan menjadi lebih mudah. Kita tunggu saja apa tindakan selanjutnya dari Presiden SBY beserta jajarannya untuk mmperbaiki keadaan dan menurunkan suhu politik di tanah air, setidaknya agar tidak lebih memanas, sehingga rakyat juga yang paling dirugikan dan terkena dampaknya. Depok, Minggu 16 Januari 2011 Bakaruddin Is Dari berbagai sumber di internet

Tweet