berburu hasrat pegawai negeri

Kemudian berbondong-bondong
pelamar mendaftar seleksi
pegawai negeri. Di kantor2 pos. Laki-
Perempuan seperti kalap,
memburu mimpi di buru obsesi menjadi pegawai negeri.
CPNS menjadi jabatan prestisus.
Saat kursi kerja sedemikian
langka. Saat akses mencari uang
begitu sulit dan kompetitif.
Lowongan CPNS secara besar- besaran seperti nafas baru di
tengah tuntutan ekonomi yang
menyesak. Lowongan pusat dan daerah
gembar-gembor di media.
Pendaftaran on-line yang
berlangsung secara singkat
menjadi keluhan pendaftar.
Setelah berkas di kirim, seleksi administrasi ditunggu, memaksa
adrenalin pelamar ditahan.
Sebelum pengumuman tes
diumumkan. Dan langkah-langkah
realisasi mimpi semakin dekat tes
tertulis, psikologi dan wawancara.
Di luar hiruk pikuk proses teknis
seleksi CPNS, isu jual kursi CPNS
menyeruak ke publik. Bahwa,
usah mendaftar kalau tidak
punya koneksi dan uang minimal 50 juta. Efeknya, mereka yang
mengandalkan intelektualitas
terguncang mental. Pesimisme
dan situasi kalah sebelum
berperang menjadikan nuansa
tes CPNS seperti pesta perkabungan.
Apakah fenomena perekrutan
CPNS sekedar ritualitas tanpa
makna? Apakah mereka yang
ikut dalam arus putaran mimpi
menjadi pegawai negeri seperti terjebak pada dunia culas yang
tak di sadari. Kalau benar-benar
ini terjadi, rasanya drama CPNS
harus di sudahi. Sebab tak ada
arti mendengarkan upacara
pembukaan, tata aturan ujian dan pengerjaan soal-soal
berjam-jam di stadion atau
ruang seleksi terulis, wawancara
dan tes psikologi tadi.
Tragik Birokrasi
Drama profesionalitas birokrasi sebagai agenda pembaruan
amanat reformasi menjadi simfoni
usang. Amoralitas pejabat publik
dengan kepentingan-
kepentingan materiil individual
faktanya semakin terang- terangan. Nuansa pemburu rente
ala kapitalisme birokrat semakin
diterima sebagai kebenaran
amanat jabatan. Memanfaatkan
jabatan untuk mengeruk untung
dari peserta CPNS. Kalau seleksi ini benar diatur.
Pejabat publik tak ubahnya
dengan partai politik. Sambil
menguri-uri budaya feodalistik,
membentuk sebuah sketsa
oligarkhi di lingkungan departemennya. Menyusun
struktur yang sistematis, aman
dan mudah dalam melanggengkan
habitus (kebiasaan) korupsi.
Tes CPNS di tengah rimba krisis
ekonomi. Seharusnya tak memacu penggadaian nurani.
Sebab sebagai ruang mencari
generasi negeri yang profesional
dan berkualitas, negara
membutuhkan performa pejabat
yang pantas dan cakap. Mengawal negara ini mewujudkan
masyarakat yang cerdas dan
cakap.
Mekanisme rekruitmen yang
bersih setidaknya akan
meminimalisir potensi munculnya pejabat-pejabat kotor. Dan, bisa
jadi dulu Gayus Tambunan dan
teman-temannya lahir dari
budaya rekruitmen semacam ini.
Menyogok demi jabatan dan
mengeksploitasi jabatan demi uang.
Akhirnya pemerintah pusat tak
boleh luput dari pelibatan diri
menciptakan proses seleksi yang
kondusif . Setidaknya, seruan
kepala kementerian maupun kepala daerah baik tertulis
maupun lisan bahwa tes CPNS
yang di selenggarakan di
lingkungannya bersih menjadi
kewajiban. Agar ada jaminan
transparansi maupun jaminan tidak dipungutnya biaya benar-
benar terealisir dan di tangkap
publik sebagai perangkat
kontrol.
Dan akhirnya, seleksi CPNS bukan
sekedar ritualitas tanpa seleksi. Sebab pemimpin benar-benar
mampu menjadi avant garde
yang melawan serta
memberantas calo-calo jabatan
di lingkungannya. Memberikan
sanksi hukum jika terbukti aparatnya memanipulasi hasil tes
CPNS. Dan akhirnya ruang-ruang
hidup bagi tumbuhnya pejabat
publik pengeksploitasi jabatan
menjadi kerdil tidak berkembang.
Semoga …

Tweet