Monarki,monungging,monyungsep..EGP Aja

Kata apa yang membuat rakyat
Yogyakarta marah ? Monarki !!!. Sebetulnya monarki niku nopo ?
Monarki itu sejenis binatang
atau sejenis panganan tertentu,
yang membuat orang sak Yogya
gregetan. Lalu apa itu monarki ?
Wah mboten ngerti kulo, yang penting pak SBY nggak seneng
dengan sultan Yogya. Titik. Repot. Karena kita sudah
mengedepankan kemarahan
ketimbang kearifan dalam
memandang persoalan, maka
yang timbul adalah kekisruhan,
umpatan kemarahan bahkan ajakan untuk berantem. Jika kita
sudah menggunakan kemarahan,
kejengkelan, walaupun yang
disampaikan itu sesuatu yang
baik, sesuatu yang membawa
perbaikan , so pasti kita sudah menolak, menutup mata dan
telinga terhadap penjelasan
maksud yang disampaikan. Apalagi jika hal ini telah dijadikan
komoditas oleh media TV, radio
maupun surat kabar untuk
menyedot perhatian khayalak,
maka yang biasanya tampil
bukan penjelasan yang menjernihkan persoalan tetapi
malah seperti menyiramkan
pertamax diatas bara api. TV
naik rating, koran laku, rakyat
berantem masa bodo, pokoke
koranku laku dibeli orang. Monarki, berasal dari bahasa
Yunani, dimana para wakil kita
yang jadi BK belajar tari perut
eh etika, yakni monos yang
berarti satu dan archein yang
berati pemerintahan. Monarki merupakan sejenis pemerintahan
yang dipimpin oleh penguasa
monarki. Bisa disebut raja, ratu
atau bisa dinamakan sultan,
khalifah, Yang Dipertuan Agung
dan sebutan lainya. Dan penguasa monarki dijabat secara
turun temurun. Sedangkan republik, berasal dari
bahasa Latin res publica yang
artinya kerajaan dimiliki dan
dikawal oleh rakyat. Dalam
bahasa lain dari rakyat, oleh
rakyat untuk rakyat. Negara yang berbentuk republik,
umumnya dipimpin oleh seorang
presiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan. Masa
jabatan presiden di dalam
sebuah negara republik umumnya dibatasi oleh waktu,
misalnya 4 atau 5 tahun sekali.
Untuk kasus Indonesia masa
jabatan itu hanya 5 tahun dan
bisa dijabat dalam dua periode
saja. Jadi pak SBY kali ini adalah masa jabatan presiden periode
yang kedua. Pak SBY pasti tahu pembatasan
itu, walaupun beberapa orang
dari partainya menginginkan
pembatasan masa jabatan dalam
undang undang dasar dapat di-
amandemen. Yang berarti pak SBY dapat menjabat satu atau
dua periode lagi. Untungnya pak
SBY sudah mengucap kata
monarki. Jadi so pasti pak SBY
gak mau masa jabatan presiden
di-amandemen. Kalu sekiranya orang-orang partainya sudah
menyiapkan Ibu Ani Yudhoyono
atau Ibas (yang kini menjadi
Sekjen Partai Demokrat)
barangkali untuk dicalonkan
sebagai presiden sesudahnya, lalu apa bedanya dengan
monarki. Jadi sebetulnya kalau
ucapan pak SBY itu baik buat
negeri dan bangsa ini, beliau tak
mau republik ini dikelola dengan
model monarki dengan topeng demokrasi, pemilihan langsung. Berkaitan dengan Kesultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat,
sudah jelas itu adalah bentuk
monarki. Sultan dijabat secara
turun temurun. Kan gak
mungkin, seorang anak mbah Kromo umpamanya, ujug-ujug
dibolehkan menduduki kursi
sultan dan nggak ada ceritanya
rakyat mengangkat seorang
sultan apalagi memilih seorang
sultan. Mau nggak mau, terima nggak terima, rakyat
Yogykarta harus menerima
bahwa si A dan bukan si B yang
jadi sultan. Problemnya adalah apakah
seorang sultan itu otomatis
menjadi penguasa wilayah,
gubernur dalam suatu tata
pemerintahan yang menganut
sistem demokrasi. Ini yang harus dicari aturan atau payung
hukumnya. Tentu bukan hanya
untuk Sultan yang sekarang,
tetapi juga untuk kepentingan
para penerusnya. Agar menjadi
jelas posisi DIY dalam percaturan poltik pemerintahan demokrasi
Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Yogya, sebagai kota pelajar, gak
kurang dengan orang pinter. So
pasti mereka para kaum
terpelajar mampu dan mau
memberikan solusi bagaimana
sesungguhnya dan dimana tempat DIY yang mempunyai
kesultanan dalam tata hubungan
berbangsa dan bernegara,
khususnya dalam tata
pemerintahan. Dan apakah
seorang sultan juga harus dan boleh main politik-politikan,
apakah seorang sultan juga
boleh berbisnis dan berdagang,
menguasai sektor-sektor
ekonomi di wilayahnya layaknya
para konglomerat. Jadi yang dikedepankan bukan
mengeruhkan suasana
Yogyakarta pada khususnya dan
Indonesia pada umumnya. Sudah
cukup awan panas “whedus gembel” yang membikin Yogyakarta keruh dan gelap.
Jangan ditambah dengan erupsi
para petualang politik yang jadi
penumpang gelap untuk
membuat kita gegeran sendiri.
Sudah cukup Yogyakarta dibuat geger oleh mbah Merapi. Kita
ribut-ribut soal monarki, lalu
kita mengabaikan para
pengungsi yang masih
membutuhkan bantuan kita Jadi kata orang, mo
narki, mo nungging , mo
nyungsep , emang gue pikirin.
Yang penting gue aman dan
nyaman nyari duit buat makan
anak bini dan buat biaya nyekolahin anak-anak.

Tweet